BPJS KETENAGAKERJAAN MERUPAKAN JAMINAN SOSIAL KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Kamis, 28 November 2019

Administrator

Sekretariat

Dibaca: 2334 kali

Kepatuhan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kota Palangka Raya diselenggarakan dalam bentuk Focus Group Discussion bekerja sama antara Kejaksaan Negeri dan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini terlaksana pada hari Rabu, 27 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Komplek Perkantoran Walikota Palangka Raya dimulai pada pukul 09.00 WIB dibuka oleh Bapak Staf Ahli Walikota yaitu Drs. Supriyanto.

Selain Staf Ahli Walikota Palangka Raya, narasumber dalam kegiatan ini yaitu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangka Raya, Bpk. Royyan Huda didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Bpk. Agus Dedy, SE.,SH.,MH.  Dalam kesempatan ini Kasidatun Kejari Palangka Raya menjelaskan tentang Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu dimana Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya seperti misalnya BUMN yakni BPJS Ketenagakerjaan dalam penagihan iuran keterlambatan dari peserta. Mengenal Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terbagi 2 (dua) yaitu :

1)      Litigasi mencakup penegakan hukum dan bantuan hukum;

2)      Pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum.

Tugas pokok dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara diantaranya yaitu :

1)      bantuan hukum,  dimana mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/ daerah, BUMN, BUMD berdasarkan SKK;

2)      pertimbangan hukum, dimana meliputi pendampingan hukum, pendapat hukum dan legal audit

3)      pelayanan hukum yaitu memberikan penejlasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta

4)      penegakan hukumyaitu mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelayanan hukum adalah semua bentuk pelayanan hukum/ konsultasi hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang berkaitan dengan masalah perdata dan tata usaha Negara diberikan secara cuma-cuma.

Dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dimana Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan kecelakaan kerja PP No 44 Tahun 2015 dimana pendampingan mental dan fisik pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sampai siap bekerja kembali dengan promotif dan preventif yaitu mendukung pemberi kerja melakukan kegiatan promotif dan preventif demi keselamatan dan kesehatan kerja, menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) dengan iuran tingkat penerima upah 0,30% dari upah bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Jaminan Hari Tua sesuai PP No. 46 tahun 2015 dengan manfaat yaitu akumulasi iuran ditambah dengan pengembngan, pengambilan manfaat sebagian setelah kepesertaan 10 tahun dimana 10% untuk perencanaan hari tua atau 30% untuk kepemilikan tempat tinggal. Dimana besarnya iuran tingkat penerima upah 5,7%( 3,7% dari pemberi kerja dan 2% dari pekerja). Kriteria penerima manfaat JHT yaitu mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, telah memenuhi kepesertaan 10 tahun, meninggalkan Wilayah Republik Indonesia selamanya dan keluar dari perusahaan dengan masa tunggu 1 bulan.

Tujuan Focus Group Discussion (FGD) Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu :

  1. Dibentuknya Peraturan Walikota Palangka Raya mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Palangka Raya
  2. Perlindungan terhadap tenaga kerja honorer/ Non ASN di seluruh SOPD dan Kecamatandi lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya oleh BPJS Ketenagakerjaan
  3. Kewajiban Pendaftaran Proyek Jasa Konstruksi Bagi Badan Usaha Pemenang Lelang ataupun Penunjukkan Langsung
  4. Pembentukan Perjanjian Kerjasama (PKS) BPJS Ketenagakerjaan dengan SOPD Kota Palangka Raya untuk pelaksanaan kepatuhan Badan Usaha dalam mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas

Pencarian



semua agenda

Agenda

27 Juni 2022
Pelatihan
semua download

Download

Jajak Pendapat

Apakah Pelayan Kepagawaian Kota Palangka Raya Memuaskan?
Kurang Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan

Lihat